 |
| Wali Kota Muhammad Yamin HR memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Prioritas di Aula Kayuh Baimbai, Rabu (15/04/2026). |
MAKNALISA.COM, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin mulai memperketat pengawasan pelaksanaan program pembangunan setelah serapan anggaran Triwulan I Tahun 2026 dinilai masih rendah.
Kondisi ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Prioritas yang digelar di Aula Kayuh Baimbai, Rabu (15/04/2026).
Wali Kota Muhammad Yamin HR secara terbuka mengakui capaian tersebut belum sesuai harapan. Ia menegaskan bahwa memasuki bulan April, seharusnya program tidak lagi berada pada tahap perencanaan, melainkan sudah berjalan di lapangan.
“Realisasi kita masih rendah. Ini harus jadi perhatian bersama, karena sekarang sudah April, seharusnya program sudah mulai berjalan,” tegasnya.
Menurut Yamin, lambatnya serapan anggaran tidak hanya dipengaruhi faktor teknis, tetapi juga kurangnya percepatan di tingkat pelaksana.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya komunikasi terbuka dengan seluruh SKPD untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi.
Ia menyebutkan sejumlah persoalan yang kerap muncul, mulai dari keterlambatan pencairan anggaran, perubahan perencanaan, hingga minimnya penyedia dalam proses pengadaan. Bahkan, terdapat paket pekerjaan yang sudah ditayangkan namun tidak diminati.
“Kalau kendalanya di mana, kita bahas bersama. Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena ini menyangkut pelayanan publik,” ujarnya.
Sebagai langkah percepatan, Pemkot menargetkan periode April hingga Mei menjadi fase awal seluruh program benar-benar “landing” atau terealisasi di lapangan.
Selain itu, dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh SKPD sebagai bentuk komitmen terhadap target yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Dolly Syahbana menjelaskan bahwa penguatan pengawasan juga dilakukan dengan melibatkan staf ahli secara aktif.
Menurutnya, peran mereka tidak sekadar formalitas, tetapi menjadi bagian penting dalam memberikan masukan strategis.
“Staf ahli ini bukan pelengkap. Mereka punya pengalaman panjang dan kita dorong aktif mengawal program, termasuk kegiatan fisik,” jelasnya.
Dolly menambahkan, Inspektorat juga dilibatkan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan timeline.
Ia mengungkapkan bahwa kendala terbesar saat ini masih berada pada proses pengadaan, khususnya di sektor pekerjaan umum.
Sekitar 43 persen kegiatan, lanjutnya, masih berada pada tahap pemilihan penyedia atau lelang, yang kerap mengalami pengulangan akibat minimnya peserta atau ketidaksesuaian kriteria.
Kondisi tersebut berpotensi menghambat sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan infrastruktur. Meski demikian, pemerintah tetap optimistis target penyelesaian dapat tercapai pada triwulan ketiga.
“Harapan kita, Oktober sudah selesai. Jadi akhir tahun bukan lagi mulai, tapi tinggal peresmian,” ujar Dolly.
Dengan evaluasi berkala dan dorongan percepatan dari pimpinan daerah, Pemkot Banjarmasin berharap seluruh program pembangunan dapat segera berjalan optimal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat tanpa penundaan.